Mega
Proyek Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera Dimulai - See more at:
http://halloriau.com/read-otonomi-73614-2015-11-01-2015-mega-proyek-pembangunan-kereta-api-trans-sumatera-dimulai.html#sthash.t48m9cGG.dpuf
MEGA PROYEK REL KERETA TRANS SUMATERA DIMULAI
HARAPAN masyarakat Sumatera menikmati mode
transportasi massal dalam beberapa tahun ke depan sepertinya bakal terwujud.
Jarak antar daerah yang selama ini dihadang oleh buruknya infrastruktur jalanan
penghubung, bakal segera teratasi dengan kehadiran kereta api trans Sumatera
yang bakal dibangun Pemerintah Pusat.
Menurut rencana pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera dikebut dalam lima
tahun ini. Pembangunan jalur angkutan massal itu akan menghubungkan Sumatera
Utara sampai Lampung. Panjang jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang
1.400 kilometer.
Hanya dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans
Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
 |
| KRDI Aceh di lintas Krueng Geukeuh-Bungkaih |
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan program pembangunan jalur kereta
api Trans Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung telah dimulai.
"Sudah mulai dikerjakan meski masih sedikit," katanya di Medan, Kamis
(8/10/2015), usai meninjau kemajuan pembangunan jalur ganda kereta api jalur
Medan-Bandara Kualanamu.
Ia mencontohkan penyiapan jalur kereta api dari Kota Binjai menuju kawasan
Besitang, Kabupaten Langkat, yang akan diteruskan ke Provinsi Aceh.
 |
| Pengerjaan railbed di jalur Binjai-Besitang, Sumatera Utara |
Demikian juga penyiapan lahan untuk membangun jalur dari Rantau Prapat,
Kabupaten Labuhan Batu ke arah Dumai, Provinsi Riau. "(Pengerjaan
sudah dimulai) dengan melakukan pemerataan tanah," katanya.
Menhub mengakui jika proses pembangunan fisik jalur kereta api Trans Sumatera
tersebut masih lama dan mungkin pengerjaannya baru dilakukan pada tahun 2017.
Mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sampai saat ini tidak ada
kendala dalam penyiapan jalur Trans Sumatera itu. "Saya tidak dengar sih
karena saya tidak mau mendengar kendala," katanya.
Sebelumnya, komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam
pengembangan trasportasi kereta api ini juga diwujudkan dalam pertemuan khusus
yang digelar Menhub dengan 5 Gubernur se Sumatera di Padang 22 Januari 2015
lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyebutkan, jalur yang terputus di Sumut
yakni di Rantauprapat sampai Kertapati akan disatukan kembali. Jonan mengaku
tak ada permintaan khusus dari kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta
api tersebut. Bahkan dalam pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan
tentang kendala yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api
itu.
"Dalam pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan
jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru nanti tahu
ada kendala atau tidak," ucapnya.
Soal kerap bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api,
Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak menjadi
batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas Sumatera. Jonan
mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera ditargetkan selesai
dalam waktu lima tahun ini. Ditanya total alokasi dana untuk pengaktifan jalur
kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu pasti dengan alasan diajukan tiap
tahun.
"Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau
nambah biayanya," ucapnya.
Pengaktifan jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini
sangat banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di
lintas Sumatera. Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub
memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu melanggar
hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT KAI, bakal
mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci berapa nilanya.
"Bangunan
di tanah liar, biasanya kalau kita gunakan lagi, bisa diambil lagi. Karena
tanahnya punya negara, paling biaya untuk pindah (yang ditanggung),"ujar
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.
Karena itu pihaknya meyakini tidak ada kendala yang berarti dalam hal
pembebasan lahan nantinya. Meski begitu, pihaknya meminta pemda serius
mempercepat pembebasan lahan di masing-masing provinsi yang dilalui jalur
utama. Untuk mengaktifkan kembali rel kereta api yang telah ada dan pembangunan
fisik serta pembebasan lahan untuk jalur yang baru di Indonesia, diperkirakan
akan menelan total anggaran Rp 150 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp 4,6
triliun.
Khusus untuk lintas Sumatera nantinya untuk tahap awal akan menghubungkan
Sumut, Sumbar, Riau dan Sumsel. Tiga daerah itu mulai dari Rantau Prapat,
Sumut, kemudian ke Dumai, Pekanbaru, Jambi sampai ke Kertapati Palembang yang
umumnya melintasi daerah Sumatera Bagian Timur.
Sedangkan untuk bagian barat, ada dua simpul nantinya, yakni mulai dari Padang
ke Indarung-Solok hingga ke Muaro Sijunjung dan bertemu dengan jalur utama yang
mana jalurnya sudah ada. Kemudian mengaktifkan jalur dari
Padang-Padangpanjang-Bukittinggi hingga ke Payakumbuh.
 |
| Reaktivasi Lintas Padang-Padang Panjang |
Kemudian dari Payakumbuh dan juga dari Muaro Sijunjung sampai ke perbatasan
Riau untuk masuk jalur utama akan dibangun baru. Itu pun jika daerahnya sudah
selesai pembebasan lahannya lebih dulu. Hanya saja di jalur tersebut diperlukan
pembangunan dan perbaikan jembatan untuk memperlancar akses.
"Rantauprapat sampai Riau yang belum selesai pembebasan lahannya itu ada
sekitar 200 km. Itu design-nya sudah ada tapi pembebasan lahannya belum.
Sedangkan Sumbar saya lupa berapa panjangnya yang akan dibangun,"
ungkapnya.
5 Gubernur Sumatera dan Menhub Teken MoU
PADA Selasa (27/1/2015) menjadi hari bersejarah sekaligus babak baru
dalam dunia perkretaapian di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah Pusat bersama lima
Pemerintah Provinsi di Sumatera mencapai kata sepakat untuk pembangunan
jaringan transportasi kereta api di Pulau Sumatera.
Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh
Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan bersama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur
Riau, Arsyadjuliandi Rachman serta Empat Gubernur lainnya yakni Gubernur
Sumbar, Gubernur Sumsel, Gubernur Sumut dan Gubernur Jambi di Gedung
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kawasan Monas, Jakarta.
MoU ini sebagai aksi nyata percepatan pembangunan jalur kereta api trans
Sumatera yang selama ini menjadi mimpi seluruh daerah di Sumatera untuk
menikmati transportasi massal yang sudah lama berkembang di Pulau Jawa ini.
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur
se-Sumatera dengan Menhub di Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu. "Ini
menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkannya," ujar Plt Gubri melalui
Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Yoserizal Zen, kemarin kepada wartawan seusai
acara penandatanganan MoU di Jakarta.
Khusus untuk wilayah Riau, pembangunan KA Trans Sumatera, antara lain akan
melewati rute Pekanbaru-Telukkuantan-Muaro sepanjang 164 km, Pekanbaru-Jambi
350 km, Rantau Prapat-Duri- Dumai 249 km dan Duri-Pekanbaru sepanjang 90 km. KA
Trans Sumatera ini juga akan menghubungkan tiga pelabuhan di Riau, yakni Dumai, Tanjung Buton dan Kuala
Enok.
KA Trans Sumatera ini diharapkan akan mempermudah transportasi antara provinsi
di wilayah Sumatera. KA ini juga diharapkan akan mempercepat roda pembangunan
di Sumatera. "Jika nanti sudah dibangun, KA ini akan menyerap tenaga kerja
yang cukup banyak. Jadi, ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat,"
sebut Andi Rachman.
Semakin cepat proses pembebasan lahan, semakin cepat pembangunan KA Trans
Sumatera ini dilaksanakan. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat juga sangat
diperlukan agar program percepatan pembangunan KA Trans Sumatera ini segera
terlaksana. "Ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan
konektifitas antara provinsi di Sumatera," kata Andi lagi.
Soal rencana ini bahkan akan membuka lapangan kerja baru bagi pemuda usia kerja
yang bermukim di sepanjang jalur KA. "Pekerjanya sumber daya manusia
setempat," papar Andi mengulangi pernyataan Menteri Perhubungan.
Pemprov Riau Siapkan Proses Pembebasan Lahan
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk pembebasan lahan jalur kereta api lintas Sumatera termasuk
di Provinsi Riau.
"Semuanya dari APBN, termasuk pembebasan lahan. Hanya kami butuh
koordinasi dengan daerah untuk memuluskan rencana ini," kata Menhub
Ignasius Jonan melalui Staf Khusus Kemehub Hadi saat berkunjung ke Pekanbaru,
Jumat (13/3/2015).
Ia mengatakan, nantinya Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memperlancar
segala urusan administrasi berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api lintas
Sumatera. Termasuk dalam pengurusan analisis dampak lingkungan (Amdal).
"Karena kalau tidak ada Amdal tidak jalan. Makanya harapan kami kepada
daerah, segala bentuk administrasi segera dibantu dan dilancarkan,"
katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya
senantiasa siap untuk membantu dalam percepatan pembebasan lahan untuk jalur
kereta api Trans Sumatera itu.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota," katanya.
Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menyatakan dukungan pembangunan jalur
kereta api (railway) lintas Sumatera yang dipastikan juga akan melalui sejumlah
daerah di Kampar.
"Pada intinya, Kampar sangat siap untuk mendukung rencana pembangunan
jalur kereta api tersebut sebagai upaya mendongkrak perekonomian rakyat,"
kata Bupati Jefry Noer.
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub)
berencana membangun jalur kereta api (railway) lintas Sumatera sepanjang lebih
seribu kilometer dengan nilai yang mencapai Rp30 triliun. Akses transportasi
ini dipandang potensial untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan
perekonomian masyarakat.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia, Hermanto mengatakan,
proyek tersebut akan menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah yang potensial
sebagai persinggahan kereta lintas Sumatera. Dengan demikian, Riau cukup
substansial dalam pengembangan akses transportasi tersebut.
Ia mengatakan, jalur kereta api tersebut dirancang dengan melewati beberapa
daerah kabupaten/kota di Riau meliputi Duri, Pekanbaru, Kampar, Dumai hingga
beberapa kawasan pelabuhan, seperti Tanjung Buton dan Kuala Enok dengan luas
hampir 500 kilometer.
Sebelumnya pihak kementerian juga telah melakukan pembahasan dengan pemerintah
daerah di Pekanbaru, terutama Kepada Dinas Perhubungan Riau.
Pembahasan tersebut, lanjut dia, adalah untuk percepatan pembangunan rel kereta
api se Sumatera yang diharapkan pemda juga dapat membantu kelancaran proyek
ini.
Untuk pengembangan kata dia akan dimulai dari Rantau Perapat Sumatera Utara.
Kemudian lanjut ke Riau, Sumbar dan Palembang dengan panjang 1.071 kilometer
meter dan diprogramkan dalam lima tahun ke depan selesai.
Menhub Dukung Pemindahan Bandara SSK II
Kementerian Perhubungan mendukung rencana pemindahan Bandara Sultan Syarif
Kasim II di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, ke lokasi yang lebih strategis
karena bandara yang ada kini sudah tidak mendukung untuk pengembangan
infrastruktur akibat terkendala ketersediaan lahan.
"Kalau pemerintah daerah bisa memastikan lahan untuk bandara baru, maka
Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan akan mendukungnya," kata Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan di Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Jonan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru bersama Menteri Pariwisata
Arief Yahya.
Pembicaraan tentang pemindahan bandara sudah santer terdengar di ruang tunggu
VIP Lancang Kuning ketika Jonan disambut oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau
Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau Suparman, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru
Ayat Cahyadi.
Jonan menilai keterbatasan lahan di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK)
II membuat rencana pengembangan landas pacu (Runway) tidak optimal.
Saat ini PT Angkasa Pura II selaku operator bandara tersebut berencana menambah
panjang landas pacu dari 2.400 menjadi 2.600 meter, yang disebut Jonan sebagai
sebuah rencana yang tidak optimal karena untuk bisa dilalui pesawat komersil
berbadan besar idealnya panjang landas pacu 2.800 hingga 3.000 meter.
"Percuma saja menambah panjang landas pacu dari 2.400 hanya ke 2.600
meter. Seharusnya, ditambah jadi 2.800 meter,"katanya.
Dalam kunjungannya, Jonan menyempatkan diri melihat langsung kondisi dan
fasilitas Bandara SSK II. Menhub berjalan dari gedung VIP Lancang Kuning
sekitar satu kilometer ke bandara untuk melihat area kedatangan penumpang dan
ruang tunggu penumpang.
"Kalau saya lihat langsung, kondisi bandara memang belum terlalu padat dan
masih bisa menampung penumpang. Tapi untuk 5-10 tahun lagi, bandara ini bisa
sulit menampung lonjakan penumpang. Jadi perlu diupayakan untuk ada bandara
baru, pembangunan bisa dengan secara bertahap misalkan ditargetkan selesai
dalam lima tahun," katanya.
Plt Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman menjelaskan, kondisi lahan Bandara
SSK II memang sudah sangat terbatas untuk dilakukan pengembangan. Selama ini
bandara tersebut juga masih bergabung dengan fasilitas Lanud Roesmin Nurjadin
TNI AU.
"Sekelilingnya juga sudah penuh dengan permukiman warga, jadi sulit untuk
dilakukan pengembangan,"katanya.
Wacana pemindahan Bandara SSK II sebenarnya telah direncanakan Pemprov Riau
sejak lima tahun lalu, di era Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Saat itu Pemprov
mengkaji lokasi bandara bisa digeser ke Kabupaten Kampar atau ke Kabupaten
Pelalawan.
Namun, rencana itu surut ketika pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII
2012. Pemprov Riau dan Kemenhub justru menggelontorkan anggaran miliaran rupiah
untuk "mempersolek"fasilitas bandara lama dengan membangun gedung
ruang tunggu baru, fasilitas galbarata, dan ruang tunggu VIP Lancang Kuning,
terminal kargo, apron, dan penambahan panjang landas pacu. (Adv)
Mega Proyek Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera Dimulai
Jumat, 04/12/2015 - 10:51:07 WIB
HARAPAN masyarakat Sumatera khususnya
Riau menikmati mode transportasi massal dalam beberapa tahun ke depan
sepertinya bakal terwujud. Jarak antar daerah yang selama ini dihadang
oleh buruknya infrastruktur jalanan penghubung, bakal segera teratasi
dengan kehadiran kereta api trans Sumatera yang bakal dibangun
Pemerintah Pusat.
Menurut rencana pembangunan jalur kereta api
lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan
massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang
jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer.
Hanya
dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans
Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan program pembangunan jalur kereta
api Trans Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung telah dimulai.
"Sudah
mulai dikerjakan meski masih sedikit," katanya di Medan, Kamis
(8/10/2015), usai meninjau kemajuan pembangunan jalur ganda kereta api
jalur Medan-Bandara Kualanamu.
Ia mencontohkan penyiapan jalur
kereta api dari Kota Binjai menuju kawasan Besitang, Kabupaten Langkat,
yang akan diteruskan ke Provinsi Aceh.
Demikian juga penyiapan
lahan untuk membangun jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu
ke arah Dumai, Provinsi Riau. "(Pengerjaan sudah dimulai) dengan
melakukan pemerataan tanah," katanya.
Menhub mengakui jika proses
pembangunan fisik jalur kereta api Trans Sumatera tersebut masih lama
dan mungkin pengerjaannya baru dilakukan pada tahun 2017.
Mantan
Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sampai saat ini tidak ada
kendala dalam penyiapan jalur Trans Sumatera itu. "Saya tidak dengar sih
karena saya tidak mau mendengar kendala," katanya.
Sebelumnya,
komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam
pengembangan trasportasi kereta api ini juga diwujudkan dalam pertemuan
khusus yang digelar Menhub dengan 5 Gubernur se Sumatera di Padang 22
Januari 2015 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyebutkan,
jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati
akan disatukan kembali. Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari
kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam
pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala
yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.
"Dalam
pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan
jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru
nanti tahu ada kendala atau tidak," ucapnya.
Soal kerap
bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api,
Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak
menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas
Sumatera. Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera
ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini. Ditanya total alokasi
dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu
pasti dengan alasan diajukan tiap tahun.
"Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya," ucapnya.
Pengaktifan
jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat
banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di
lintas Sumatera. Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub
memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu
melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT
KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci
berapa
nilanya.
- See more at:
http://halloriau.com/read-otonomi-73614-2015-11-01-2015-mega-proyek-pembangunan-kereta-api-trans-sumatera-dimulai.html#sthash.kYsuVQaQ.dpuf
Mega Proyek Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera Dimulai
Jumat, 04/12/2015 - 10:51:07 WIB
HARAPAN masyarakat Sumatera khususnya
Riau menikmati mode transportasi massal dalam beberapa tahun ke depan
sepertinya bakal terwujud. Jarak antar daerah yang selama ini dihadang
oleh buruknya infrastruktur jalanan penghubung, bakal segera teratasi
dengan kehadiran kereta api trans Sumatera yang bakal dibangun
Pemerintah Pusat.
Menurut rencana pembangunan jalur kereta api
lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan
massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang
jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer.
Hanya
dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans
Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan program pembangunan jalur kereta
api Trans Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung telah dimulai.
"Sudah
mulai dikerjakan meski masih sedikit," katanya di Medan, Kamis
(8/10/2015), usai meninjau kemajuan pembangunan jalur ganda kereta api
jalur Medan-Bandara Kualanamu.
Ia mencontohkan penyiapan jalur
kereta api dari Kota Binjai menuju kawasan Besitang, Kabupaten Langkat,
yang akan diteruskan ke Provinsi Aceh.
Demikian juga penyiapan
lahan untuk membangun jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu
ke arah Dumai, Provinsi Riau. "(Pengerjaan sudah dimulai) dengan
melakukan pemerataan tanah," katanya.
Menhub mengakui jika proses
pembangunan fisik jalur kereta api Trans Sumatera tersebut masih lama
dan mungkin pengerjaannya baru dilakukan pada tahun 2017.
Mantan
Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sampai saat ini tidak ada
kendala dalam penyiapan jalur Trans Sumatera itu. "Saya tidak dengar sih
karena saya tidak mau mendengar kendala," katanya.
Sebelumnya,
komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam
pengembangan trasportasi kereta api ini juga diwujudkan dalam pertemuan
khusus yang digelar Menhub dengan 5 Gubernur se Sumatera di Padang 22
Januari 2015 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyebutkan,
jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati
akan disatukan kembali. Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari
kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam
pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala
yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.
"Dalam
pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan
jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru
nanti tahu ada kendala atau tidak," ucapnya.
Soal kerap
bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api,
Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak
menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas
Sumatera. Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera
ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini. Ditanya total alokasi
dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu
pasti dengan alasan diajukan tiap tahun.
"Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya," ucapnya.
Pengaktifan
jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat
banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di
lintas Sumatera. Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub
memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu
melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT
KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci
berapa
nilanya.
- See more at:
http://halloriau.com/read-otonomi-73614-2015-11-01-2015-mega-proyek-pembangunan-kereta-api-trans-sumatera-dimulai.html#sthash.kYsuVQaQ.dpuf
Mega Proyek Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera Dimulai
Jumat, 04/12/2015 - 10:51:07 WIB
HARAPAN masyarakat Sumatera khususnya
Riau menikmati mode transportasi massal dalam beberapa tahun ke depan
sepertinya bakal terwujud. Jarak antar daerah yang selama ini dihadang
oleh buruknya infrastruktur jalanan penghubung, bakal segera teratasi
dengan kehadiran kereta api trans Sumatera yang bakal dibangun
Pemerintah Pusat.
Menurut rencana pembangunan jalur kereta api
lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan
massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang
jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer.
Hanya
dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans
Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan program pembangunan jalur kereta
api Trans Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung telah dimulai.
"Sudah
mulai dikerjakan meski masih sedikit," katanya di Medan, Kamis
(8/10/2015), usai meninjau kemajuan pembangunan jalur ganda kereta api
jalur Medan-Bandara Kualanamu.
Ia mencontohkan penyiapan jalur
kereta api dari Kota Binjai menuju kawasan Besitang, Kabupaten Langkat,
yang akan diteruskan ke Provinsi Aceh.
Demikian juga penyiapan
lahan untuk membangun jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu
ke arah Dumai, Provinsi Riau. "(Pengerjaan sudah dimulai) dengan
melakukan pemerataan tanah," katanya.
Menhub mengakui jika proses
pembangunan fisik jalur kereta api Trans Sumatera tersebut masih lama
dan mungkin pengerjaannya baru dilakukan pada tahun 2017.
Mantan
Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sampai saat ini tidak ada
kendala dalam penyiapan jalur Trans Sumatera itu. "Saya tidak dengar sih
karena saya tidak mau mendengar kendala," katanya.
Sebelumnya,
komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam
pengembangan trasportasi kereta api ini juga diwujudkan dalam pertemuan
khusus yang digelar Menhub dengan 5 Gubernur se Sumatera di Padang 22
Januari 2015 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyebutkan,
jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati
akan disatukan kembali. Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari
kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam
pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala
yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.
"Dalam
pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan
jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru
nanti tahu ada kendala atau tidak," ucapnya.
Soal kerap
bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api,
Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak
menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas
Sumatera. Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera
ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini. Ditanya total alokasi
dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu
pasti dengan alasan diajukan tiap tahun.
"Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya," ucapnya.
Pengaktifan
jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat
banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di
lintas Sumatera. Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub
memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu
melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT
KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci
berapa
nilanya.
- See more at:
http://halloriau.com/read-otonomi-73614-2015-11-01-2015-mega-proyek-pembangunan-kereta-api-trans-sumatera-dimulai.html#sthash.kYsuVQaQ.dpuf
